INI PANDUAN MENGURUS IZIN TENAGA KERJA ASING

Posted on

Keberadaan Tenaga Kerja Asing sering kali tidak terelakkan dalam proses organisasi perusahaan, khususnya pada berbagai profesi tertentu yang tak banyak dikembangkan di Indonesia.

Maka dari itu, mempekerjakan tenaga kerja dari luar negeri sering menjadi solusi instan. Adalah mereka yang dikategorikan termasuk tenaga kerja asing sesuai Pasal 1 poin 13 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah para pemegang visa dengan tujuan bekerja secara penuh waktu di Indonesia.

TKA ini harus terlebih dahulu mempunyai izin resmi dari lembaga Pemerintah yang ditunjuk untuk menerbitkan izin.

Berdasarkan data yang dirilis Kemenakertrans, jumlah TKA di Indonesia pada tahun 2014 yaitu 103.250 jiwa,dimana jumlahnya naik 5,7% dibanding pada tahun sebelumnya. Terkait tingkat pekerjaan TKA, level profesional berada di posisi tertinggi dengan 35.735 (34,61%). Selanjutnya pada bidang konsultan sebanyak 20.562 orang (19,91%), level manajerial sebanyak 16.534 orang (15,84%), serta level teknisi yaitu 13.923 orang (13,48%). Adapun TKA di Indonesia banyak berasal dari Jepang, China, India, Korea Selatan, dan Malaysia.

Adapun prosedur pengurusan tenaga kerja asing, berikut ini panduannya.

Badan Hukum

Tidak asal perusahaan dapat mempekerjakan TKA. Berdasarkan aturan, Pemberi Kerja yang dapat menggunakan TKA berupa instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan berita asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan perusahaan swasta.

Bisa juga perusahaan badan hukum yang didirikan atas dasar hukum di Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi di Indonesia; pendidikan dan kebudayaan, lembaga sosial, keagamaan, hingga usaha jasa impresariat.

Tanpa status berbadan hukum, maka bentuk usaha berupa persekutuan perdata, Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV) dan Usaha Dagang (UD) tidak diizinkan untuk mempekerjakan orang asing, kecuali telah diatur lain dalam perundang-undangan.

Larangan Jabatan Untuk TKA

Pemberi Kerja yang menggunakan orang asing harus memperhatikan mengenai ketentuan jabatan TKA karena ada sebagian jabatan tertentu yang tidak diperbolehkan untuk diduduki oleh TKA. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.40 Tahun 2012 mengatur larangan jabatan tertentu untuk diisi oleh orang asing. Misalnya, Direktur Manajer Personalia, Personalia, dan Manajer Hubungan Industrial.

Aturan Pendampingan, Pendidikan dan Pelatihan

Hakikat pendampingan ialah supaya tercapainya alih pengetahuan dan teknologi yang berasal dari TKA kepada pekerja WNI. Tujuannya, agar keahlian yang awalnya dikuasai oleh TKA ke depannya bisa dikuasai oleh pekerja WNI. Oleh karena itu Pemberi Kerja TKA diharuskan menunjuk tenaga kerja WNI sebagai pendamping yang ditujukan untuk alih teknologi dan alih keahlian. Disamping itu, pemberi kerja harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja WNI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.

Kriteria

Adapun TKA yang akan direkrut oleh Pemberi Kerja harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. TKA yang bekerja disini harus sesuai dengan kriteria seperti memiliki pendidikan sesuai dengan syarat jabatan dan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengalaman kerja kurang 5 tahun.

Mereka pun wajib bersedia membuat surat pernyataan untuk pengalihan keahliannya terhadap tenaga kerja WNI pendamping dan berkomitmen untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Nah, Bagi Anda manajemen perusahaan yang ingin merekrut tenaga kerja asing, ada baiknya anda pertimbangkan untuk menggunakan jasa pengurusan tenaga kerja asing seperti layanan yang disediakan oleh PT. Putri Satu Enam Delapan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *